EMANSIPASI INFORMASI DALAM PERJUANGAN RASUNA SAID: Telisik Gerakan Keperempuanan Minangkabau dalam Menantang Model Feminisme Barat

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Secara abadi, perempuan telah menjadi sentral perbincangan manusia semenjak ratusan tahun yang lalu. Perempuan sebagai satu entitas inti kemanusiaan selain laki-laki mau tidak mau menjadi sentral perhatian sejarah. Terlebih mengingat bahwa potensi fisik yang dianugerahkan kepada perempuan secara umum berbeda dengan apa yang dimiliki oleh laki-laki. Semuanya dimulai semenjak manusia mengenai sistem komunikasi sebagai bentuk peradaban awal manusia. Peradaban sebagaimana yang dicatat oleh sejarah merupakan pintu munculnya dinamika hidup. Relasi antara kebudayaan dan penciptaan segala macam skema yang digunakan oleh bangsa manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Melalui faktor-faktor dasar yang telah disebutkan, perempuan menjadi satu identitas utama yang dimiliki oleh manusia.

Menjadi satu bahan kajian yang menarik, baik secara historis maupun politis ketika identitas keperempuanan manusia ditabrakkan dengan identitas kelaki-lakian manusia. Jika dilihat dari sudut metaetika sebagaimana yang diungkapkan oleh Srinivasan (2016), bahwa filsafat moral yang ada saat ini hampir semuanya diciptakan oleh laki-laki di bawah asumsi sistem patriarki. Asumsi ini terbentuk secara inheren atas superioritas laki-laki terhadap perempuan, begitu juga atas superioritas simbol maskulin terhadap simbol feminim. Pada dasarnya asumsi yang muncul ini telah membudaya selama bertahun-tahun melalui pertentangan antara reason atas emosi, individual atas komunitas, dan pikiran atas tubuh. (Srinivasan, 2016).

Persoalan-persoalan yang muncul dalam sejarah kehidupan perempuan seakan-akan mengasumsikan bahwa laki-laki mengontrol perempuan. Melalui pandangan serupa ini, perempuan menjadi satu kelas atau institusi (selain laki-laki) dari sistem pembedaan jenis kelamin. Sistem ini diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai bersama yang pada dasarnya memiliki jenis kebudayaan khusus (Smith, 1989). Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa standar normative bagi perempuan muncul akibat asumsi tradisional manusia mengenai fungsi sosial dasar. Wacana kontrol sosial yang digunakan sebagai identitas bentuk maskulinitas kaum laki-laki ada dan berkembang disebabkan perbedaan dari jenis kelamin manusia.

Argumentasi yang disampaikan oleh Srinivasan sebelum ini mengungkap dasar kemunculan pembedaan perlakuan terhadap perempuan. Hampir semua argumentasi yang diberikan menyangkut hal-hal yang klinis dan bersifat fisik. Kata-kata seperti reason, emosi, individual, komunitas, pikiran, tubuh adalah kunci yang dipandang melalui fungsi sosial klasik. Masalah-masalah utama perempuan, kekerasan rumah tangga (domestic violence), disparitas pendidikan, pelecehan seksual, problema status dalam keluarga, dan kemudian perceraian. Masalah-masalah perempuan yang mencuat kemudian mau tidak mau mengikut pada jenis perlakuan budaya yang diterima atau dilakukan oleh manusia. Sebagai konsekuensi atas tindakan dan penilaian fisik terhadap perempuan (dan pada saat yang smaa juga terhadap laki-laki), maka masalah yang bisa muncul sebagai anti-tesa tentu juga dalam bentuk fisik.

Sehingganya, bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan jika kelak gerakan emansipasi wanita yang terjadi berkutat dan lebih banyak menuntut kesamaan fisik. Sebuah pandangan yang jika ditarik ke ranah sosial-kebudayaan akan cenderung dipahami sebagai revolusi fisik. Pierre Bourdieu (2010) menyatakan bahwa struktur yang bersifat sosio-kultural itu memaksa pendefinisian manusia melalui dua kata dasar, yaitu besar dan kecil. Seperti halnya dalam permainan yang mengadopsi perlawanan antara besar dan kecil, maka yang merasa dominan juga harus meyakini dominasi mereka atas yang lain. Di sisi lain, yang menjadi objek dominasi secara perlahan juga harus mengakui mengenai adanya dominasi disebabkan modus penerimaan atas dominasi. Dalam hal ini, perempuan secara tidak sadar juga merasa kurang dengan beberapa kondisi, seperti adanya penolakan pada ukuran tubuh pasangan atau suami lebih kecil dari ukuran tubuh mereka (Bourdieu, 98: 2010).

Bisa dikatakan perjuangan kaum feminis gelombang awal, dalam usaha mengangkat derajat perempuan melalui penyamaan hak dalam kontrak dan kepemilikan properti merupakan gambaran dasar sekaligus umum dari perjuangan mereka. Stigma bahwa laki-laki mengontrol melalui hak perwakilan sosial yang dimiliki sama dengan pandangan bahwa yang besar mendominasi yang kecil. Jika ditilik secara lebih kritis, besar dan kecil, atau mewakili atau terwakili pada tingkatan tertentu justru mempunyai porsi spasial yang seimbang. Sayangnya, keseimbangan atau kesamaan yang diinginkan oleh para pendahulu feminis adalah membuat perempuan tetap dengan fungsinya yang unik namun harus diakui setara dengan laki-laki. Padahal berdasarkan fungsinya, laki-laki tidaklah sedemikian berbedanya dengan perempuan, dan juga tidak sedemikian hebatnya dibandinkan perempuan. Jelas sekali bahwa keinginan emansipasi yang diinginkan tidak berhenti pada kesamaan hak, namun justru mengambil alih dominasi.

Mungkin pernyataan ini akan disikapi dan dianggap sebagai pernyataan yang provokatif mengingat pengaruh feminism sudah begitu besarnya pada hari ini. Mungkin juga bagi sebahagian orang asumsi yang dimunculkan ini bersifat sensasional atau mungkin malah justru dianggap konvensional (religius). Apapun itu, setidaknya gerakan yang dilakukan atas nama pemberdayaan perempuan selama ini belum benar-benar mewakili keinginan perempuan. Terutama jika kita membicangkan persoalan perempuan yang ditilik dari sudut pandang agama tertentu atau adat tradisi tertentu. Perempuan sebagaimana umumnya manusia bukanlah makhluk satu dimensi yang dengan begitu saja bisa didefinisikan secara umum. Perempuan adalah entitas yang unik dan memiliki peran yang tidak tergantikan dalam sejarah panjang peradaban manusia. Walaupun tidak juga bisa dipungkiri pentingnya gerakan emansipasi guna mengatasi kesewenang-wenangan terhadap sebahagian perempuan. Oleh karena itu, sebuah wacan baru untuk menyikapi emansipasi perlu dihadirkan untuk memunculkan skema yang proporsional dalam pemberdayaan perempuan. Dalam paper ini, kita akan mencoba mengupas kebutuhan yang lebih relevan atas usaha pemberdayaan bagi perempuan Indonesia.

Tulisan lengkap dapat anda unduh disini

Be the first to comment

Leave a Reply