PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NAGARI DI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ADAT, ISLAM DAN NEGARA

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Konstitusi negara Indonesia mengakui keberadaan bentuk pemerintahan yang telah wujud dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat dua (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Pasal ini bermakna Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa sekaligus pengakuan terhadap masyarakat adat. Bentuk-bentuk pemerintahan seperti Nagari, adalah salah satu bentuk pemerintahan khusus yang dijumpai pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Sebutan Nagari berasal daripada bahasa Sanskrit, bahasa kesusasteraan Hindu kuno. Keadaan ini menunjukkan Minangkabau pernah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan itu kerajaan Hindu akhir abad ke-13 di pulau Jawa menyamakan Nagari dengan sistem pemerintahan beraja kecil (small monarki) Westenenk (1973). Menurut Taufik Abdullah (1992) tidak pernah ada satu kekuasaan terpusat yang menyatukan seluruh Nagari di Minangkabau. Kekuasaan politik tertinggi berada pada masing-masing Nagari yang diistilahkan dengan “adat salingka Nagari”. Itu sebab Iskandar Kemal (2009) menyamakan Nagari sebagai republik mini yang mandiri. Meskipun terdapat persekutuan beberapa Nagari, namun tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang satu (Kato 1982). Franz dan Benda-Beckhman (2007) menyatakan Nagari merupakan entiti sosial politik di Minangkabau.

Seiring dengan itu pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan pengertian Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari pasal 1.7). Perundangan ini menyatakan batas wilayah Nagari sudah berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat (pasal 2.3).

Tulisan lengkap dapat anda unduh disini

1 Comment

  1. Menarik menyimak konflik batas nagari di Sumatera Barat, mengingat selama ini kebanyakan org memahami Masyarakat Minangkabau memiliki kekuatan adat yg bersendikan agama Islam. Namun policy pemerintah Orde Baru yg mengganti batas nagari dengan RT dan RW ternyata ikut memengaruhi suhu politik dan kearifan lokal di daerah. Dengan demikian sejarah mencatat bhw intervensi politik nasional ke dalam jantung kearifan lokal dapat mengakibatkan hal-hal fatal, termasuk konflik batas wilayah.

Leave a Reply